Fraksi Golkar Mengapresiasi Keberhasilan Program Pembangunan
Lampung Selatan, Barometerlampung.co – Fraksi Golkar mengapresiasi keberhasilan beberapa program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Lampung Selatan, Namun, Fraksi Golkar juga menyoroti pendapatan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 8,27persen.
Fraksi golkar dprd lampung selatan mengapresiasi keberhasilan beberapa program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan menjadi motivasi untuk tetap meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan kepada mayarakat dan kemajuan kabupaten lampung Selatan.
Hal ini disampaikan Ahmad Muslim, juru bicara Fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.
Setelah melihat tabel pelaporan, terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyerap anggaran pendapatan hampir sempurna, yaitu sebesar 97,98 persen atau sebesar Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah, dari anggaran yang di targetkan.
Sementara untuk pendapatan dari hasil retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 38,31 persen dari pendapatan sebelumnya. Namun, pendapatan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 8,27 persen, tentu ini harus menjadi evaluasi bagi intansi terkait untuk meningkatkan penyerapan pendapatan dari pajak daerah.
Fraksi golkar juga mengapresiasi beberapa program dan catatan-catatan dari fraksi khususnya fraksi golkar yang telah di realisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan walaupun masih ada beberapa yang masih berjalan atau belum selesai.
Seperti halnya perbaikan jalan yang ada di dapil satu Desa Agom Kecamata Kalianda yang bebarapa waktu lalu telah di lakukan pengecoran jalan. Namun, baru terealisasikan kurang lebih 20 persen dari total kerusakan parah di desa agom tersebut.
Fraksi golkar berharap, agar pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat segera menyelesaikan program-program kerja yang belum terselesaikan atau belum di laksanakan di penghujung tahun terakhir ini. (*)
