Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Selatan Akan Memperhatikan Realisasi APBD 2022
Lampung Selatan, Barometer Lamung.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Selatan akan mencoba memperhatikan realisasi anggaran dan sudut materil sebagai tindak lanjut atas LHP BPK dan pertanggunggjawaban kinerja secara fisik perlu kesesuaian berdasarkan hukum formal dan materil.
Juru Bicara Fraksi Golkar Sidik Maryanto mengatakan, berdasarkan pasal 65 ayat satu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD atau yang disingkat PPAPBD.
Hal itu disampaikan Sidik Maryanto pada rapat paripurna penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang utama DPRD setempat.
Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diantaranya memuat LHP BPK RI, yang merupakan hasil kepatutan dan kepatuhan administratif atau berdasarkan hukum formal yang terdiri atas LRA, SAL, NERACA,LO, LAK, LPE DAN CALK.
Menurutnya, produk akhir pada LPP APBD adalah peraturan daerah sebagai ketetapan hukum akuntabilitas secara formal dan materil.
Untuk Itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Selatan akan mencoba memperhatikan realisasi anggaran dan sudut materil sebagai tindak lanjut atas LHP BPK dan hasil temuan pada LKPJ sebagaimana telah dibahas.
Secara khusus, Fraksi Partai Golkar akan menerima informasi internal dari komisi yang membidangi sebagai perangkat teknis, dan mengetahui kinerja, indikator kinerja utama program daerah secara umum.
Sidik menambahkan, LHP BPK boleh saja memberikan rekomendasi WTP, tetapi pertanggunggjawaban kinerja secara fisik perlu kesesuaian berdasarkan hukum formal dan materil. Mengingat pentingnya kewenangan DPRD untuk menyetujui dan atau tidak menyetujui Raperda PP APBD sebagai langkah tindak lanjut pertanggungjawaban kewenangan desentralisasi/ peran dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (dd)
